Bidikutama.com – Pemandangan pilu menyelimuti Sumatra, banyak rumah-rumah yang tersisa hanya atap, jalan nasional yang terbelah oleh longsoran tanah, serta ribuan wajah penuh kepedihan di pengungsian. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Utara bukan sekadar berita singkat, melainkan tragedi kemanusiaan dan ekologis yang menyisakan luka mendalam. Minggu (30/11)
Besarnya dampak mulai dari korban jiwa, ratusan ribu warga yang mengungsi, hingga kerugian triliunan rupiah memunculkan kritis. Apakah ini sekadar takdir alam atau justru buah pahit dari pembangunan yang memalingkan muka dari kelestarian lingkungan?
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa curah hujan ekstrem yang melanda Sumatra menyerupai intensitas banjir Jakarta pada tahun 2020, tetapi menyalahkan cuaca semata ibarat menyalahkan korek api atas kebakaran hutan sambil mengabaikan tumpukan bahan bakar kering di sekitarnya. Hujan hanyalah pemicu, sedangkan akar masalahnya adalah kerentanan ekologis yang telah lama diciptakan.
Di balik air bah yang menggenangi pemukiman dan sawah, tersimpan narasi lebih kelam tentang pembangunan yang buta ekologi sebagaimana disorot Kompas.com. Sementara laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menguatkan dengan data mengenai ledakan izin ekstraktif, puluhan juta hektar konsesi tambang batubara, emas, dan perkebunan sawit telah menggerogoti hutan lindung dan daerah tangkapan air di sepanjang Bukit Barisan, nadi penjaga keseimbangan alam Sumatra.
Setiap kali izin baru dikeluarkan dan hutan dibuka, kita sejatinya mencabut akar-akar pepohonan yang berfungsi sebagai penahan tanah dan spons raksasa penyerap air, sehingga ketika hujan deras tiba tidak ada lagi yang menahan. Air tidak lagi meresap namun, langsung meluncur deras dari ketinggian, menghanyutkan tanah, lumpur, dan material tambang hingga berubah menjadi banjir bandang dan longsor yang mematikan, ini bukan lagi sekadar banjir air, melainkan banjir sampah kebijakan yang telah lama dipendam.
Pada ironi yang menyakitkan, di tengah penderitaan korban yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan untuk tidak menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional dengan alasan kapasitas daerah dinilai masih mampu, sebagaimana dilaporkan Detik.com. Keputusan tersebut seakan menutup mata terhadap skala kerusakan sistemik yang terjadi.
Bagaimana mungkin bencana yang melintasi batas administratif beberapa provinsi dan berakar pada kebijakan nasional justru diserahkan kepada kapasitas daerah semata, sebuah logika yang terasa sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan menimbulkan rasa ketidakadilan seperti disuarakan korban dalam laporan BBC Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal bantuan logistik, melainkan juga pengakuan bahwa negara harus hadir untuk menangani masalah yang membahayakan masa depan bangsa.
Banjir di Sumatra merupakan cermin retak yang harus diperhatikan oleh semua pihak, sebagaimana diserukan Jambilink.id, ini adalah momen untuk introspeksi diri. Kita tidak bisa terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama sambil berharap hasil yang berbeda.
Banjir akan surut dan roda kehidupan di Sumatra pelan-pelan akan kembali berputar, tapi akankah kita kembali pada kebiasaan lama yang justru mengundang bencana berikutnya? Jangan biarkan penderitaan dari ribuan saudara kita ini sia-sia, menguap menjadi sekadar memori pahit.
Titik kritis ini menentukan apakah kita akan mewariskan tanah yang subur atau lahan yang kritis kepada generasi mendatang. Pilihannya sederhana namun penuh konsekuensi, melanjutkan siklus eksploitasi yang rakus atau memutus mata rantainya dengan membangun harmoni baru bersama alam, semua keputusan ada di tangan kita.
Penulis : Rafi/Mahasiswa Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Untirta
Editor : Nisa/BU
