Bidikutama.com – Politik kampus selalu punya cerita yang terasa berulang, mahasiswa bicara tentang demokrasi, independensi, dan ruang dialog. Namun, realitanya banyak aktivitas mahasiswa yang justru bergerak di bawah bayang-bayang organisasi eksternal yang masuk terlalu jauh. Mereka hadir bukan sebagai mitra yang membangun, tapi sebagai kekuatan yang ingin mengatur, menekan, dan menentukan arah, seolah ruang gerak mahasiswa adalah perpanjangan wilayah kekuasaan mereka. Rabu (3/12)
Banyak kegiatan mahasiswa akhirnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh panitia yang bekerja. Ada suara-suara dari luar yang ikut mengatur isi, format, bahkan suasana kegiatan. Mahasiswa sudah menyusun konsep, menyesuaikan kebutuhan, dan merangkai rencana, tetapi keputusan akhir tetap tergantung pada bisikan pihak eksternal. Sehingga, panitia yang seharusnya mandiri dalam menentukan bentuk kegiatan malah diposisikan seperti operator, sedangkan orang yang tidak pernah muncul dalam proses merasa paling berhak menentukan.
Mereka yang mencoba menjalankan kegiatan dengan jujur sering kali harus berhadapan dengan tekanan tak kasat mata. Ada rasa takut menolak, takut dianggap tidak loyal, atau takut dicap tidak mendukung jaringan tertentu. Ruang yang seharusnya melatih keberanian justru menciptakan ketakutan terhadap kelompok yang merasa memiliki hak istimewa untuk ikut campur dalam aktivitas mahasiswa.
Ironisnya, anggota organisasi eksternal itu sendiri banyak yang bercerita tentang atmosfer yang tidak sehat, tentang lingkungan yang mencampur aduk urusan pribadi dan organisasi, tentang tekanan untuk menarik sebanyak mungkin orang ke dalam lingkaran. Setiap kritik dianggap pembangkangan dan setiap upaya menjaga jarak dianggap pengkhianatan.
Mahasiswa yang masuk dengan harapan belajar tentang kepemimpinan malah disuguhi kultur yang memaksa mereka tunduk pada hierarki yang tidak pernah ditulis, tapi sangat terasa. Cerita tentang dana semakin menambah daftar panjang problem yang tidak pernah selesai.
Setiap kegiatan selalu ada kabar bahwa anggaran tidak sampai, ada bagian yang hilang, atau ada orang yang merasa berhak mendapat porsi meski tidak pernah turun kerja. Panitia yang benar-benar bekerja dari pagi hingga malam sering harus menerima kenyataan bahwa jerih payah mereka tidak dihargai, sementara mereka yang berada di posisi tertentu otomatis mendapat jatah.
Lama-kelamaan mahasiswa menjadi kebal bukan karena setuju, tetapi karena terlalu sering melihat hal yang sama tanpa perbaikan. Politik kampus pun tampak gagal menjalankan fungsinya. Ruang yang semestinya menanamkan integritas dan keberanian berubah menjadi tempat di mana kepatuhan dan kedekatan dengan kelompok tertentu lebih dihargai. Ruang belajar membentuk mentalitas patronase, sementara organisasi berubah menjadi arena dominasi
Lalu, ketika mahasiswa baru masuk, mereka disambut oleh sistem yang sudah mapan. Sistem yang membuat mereka berpikir bahwa untuk bertahan, mereka harus mengikuti arus. Agar merasa aman, mereka harus diam. Untuk selamat, mereka harus dekat dengan yang punya pengaruh. Sikap kritis akhirnya dianggap gangguan, bukan bagian dari proses belajar.
Jika situasi seperti ini dibiarkan terus berulang, politik kampus tidak lagi menjadi tempat mahasiswa belajar mengenai demokrasi yang sehat. Namun yang tumbuh justru politik yang gelap, politik yang bergerak tanpa akuntabilitas, politik yang memanfaatkan kegiatan mahasiswa sebagai wadah ekspansi pengaruh. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, pertanyaannya adalah berapa lama mahasiswa akan terus membiarkan pihak luar menentukan arah yang seharusnya menjadi hak mereka sendiri.
Penulis: Saeful Anwar/Mahasiswa Prodi Akutansi Untirta
Editor: Anggi/BU
