Bidikutama.com — Dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, masyarakat Indonesia justru dihadapkan pada pernyataan mengejutkan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, yang enggan membuka data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara terbuka kepada publik. Jumat (11/7)
Diketahui alasannya, agar masyarakat tidak pesimis terhadap kondisi lapangan kerja. Pernyataan ini sontak memicu pertanyaan kritis: sejak kapan transparansi data dianggap berbahaya bagi semangat bangsa?
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki data PHK dari laporan dinas daerah dan BPJS Ketenagakerjaan namun, data tersebut tidak akan disebarluaskan demi menjaga narasi optimisme. Di sisi lain, masyarakat justru menghadapi gelombang PHK, kesulitan mencari pekerjaan, hingga daya beli yang terus menurun.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebutkan bahwa per awal Juni 2025, jumlah pekerja terdampak PHK telah mencapai lebih dari 30 ribu orang. Angka ini meningkat dari sekitar 26 ribu orang pada Mei 2025. Meski data ini tersedia, Menaker menegaskan bahwa yang perlu diviralkan bukan “semangat PHK”, melainkan optimisme melalui program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Mitra Bisnis Global (MBG) yang diklaim dapat menyerap tenaga kerja.
Namun hal ini, menciptakan narasi positif tidak boleh mengorbankan hak publik atas informasi. Ketika data ditutup, justru rasa frustrasi masyarakat kian meningkat karena merasa kondisi yang mereka alami tidak dianggap nyata oleh pemerintah.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,20 juta orang atau 5,45% dari total angkatan kerja. Di saat yang sama, angka kemiskinan naik menjadi 9,54% atau 26,36 juta jiwa. Ini menggambarkan korelasi antara meningkatnya PHK, menyempitnya lapangan kerja, dan bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Alih-alih membuka data untuk bahan evaluasi bersama, pemerintah memilih menyembunyikannya demi menjaga optimisme padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah kejujuran dan kehadiran negara, bukan semangat semu. Keengganan pemerintah membuka data PHK mencerminkan paradigma keliru dalam menghadapi krisis.
Optimisme tidak dibangun dari manipulasi informasi, tetapi dari keberanian mengakui masalah dan menunjukkan arah perbaikan konkret. Jika data disembunyikan, kebijakan pun berisiko tidak tepat sasaran. Bagaimana mungkin strategi pemulihan ketenagakerjaan bisa disusun tanpa mengetahui skala krisis secara utuh?
Pengangguran bukan sekadar angka, dibalik statistik, ada jutaan kepala keluarga yang kehilangan pendapatan, anak-anak yang terancam putus sekolah, dan rumah tangga yang jatuh dalam kemiskinan baru. Negara tidak boleh hanya menyuguhkan semangat, tanpa hadir nyata dalam kebijakan dan tindakan.
Jika negara terus menghindar dari kenyataan, maka ketidakpercayaan publik akan semakin tumbuh. Transparansi bukan soal menciptakan pesimisme, melainkan dasar membangun solidaritas, kepercayaan, dan harapan yang nyata.
Penulis: Dinda Rindiantika/Mahasiswi Ekonomi Pembangunan Untirta
Editor: Putri Nur/BU
