Opini

TEORI MACHIAVELLI, PANCASILA DAN PEMILU DI PILPRES 2019

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pada zaman renaissance, salah satu tokoh politik dari Italia yang bernama Machiavelli dalam bukunya Discourses on Livy dan The Prince tentang memisahkan teori politik dari etika.

Machiavelli yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan pertama yang bersifat murni scientific terhadap politik. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik.

Yang jadi pertanyaan, apakah 01 dan 02 menggunakan teorinya Machiavelli ?

Kita coba koreksi dan intropeksi, agar beritanya bisa seimbang antara 01 dan 02.

Karena siapapun Presiden terpilih 2019-2024, tentu keduanya ingin mewujudkan kepentingan rakyat Indonesia. Selanjutnya berkembang pertanyaan:

(1)_Apakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019, akan sedikit mewujudkan kepentingan rakyat Indonesia dan banyak mewujudkan kepentingan pribadi dan kelompoknya ?

(2)_Apakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019, akan banyak mewujudkan kepentingan rakyat Indonesia dan sedikit mewujudkan kepentingan pribadi dan kelompoknya ?

Teori Machiavelli ini bisa diperkuat atau dikaitkan dengan teori Cyclus Polybius. Kita berupaya untuk melihat persoalan dari kacamata teoritis agar mampu melihat fakta yang sebenarnya dan bisa memberikan solusinya.

Karena Indonesia menggunakan sistem demokrasi, pengaruh besar dari dunia barat yang dilaksanakan melalui Pemilu ini. Maka relevansi teori-teori yang digunakan untuk memecahkan persoalan Pemilu ini, bisa menggunakan teori-teori dan pemikiran pada zaman Abad Yunani, Abad Romawi, Abad Pertengahan, Abad Renaissance, Abad Modern sampai sekarang.

Sebagai petahana, 01 punya peluang lebih besar untuk menang di Pilpres 2019 dibandingkan 02;

Petahana punya kesempatan untuk menggunakan intervensi kekuasaan pusat terhadap kekuasaan yang ada di bawahnya;

Diihat dari koalisi Partai Politik, banyak yang bergabung dengan 01 dibandingkan dengan 02. Jadi, basis masa 01 lebih banyak daripada masa 02 jika dilihat dari koalisi Partai Politik;

Peluang kecurangan di Pemilu Pilpres ini, bisa terjadi di 01 dan 02. Dilihat dari alasan di atas yang akan lebih disorot pasti 01. Tapi perlu kita buktikan juga, Apakah 01 atau 02 yang lebih banyak dan/atau sedikit curangnya?;

Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum sesuai Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.

Apabila di antara 01 atau 02 terpilih nanti, Jabatan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan punya kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan nasional. Kepentingan Koalisi Partai Politik, bisa lebih didahulukan oleh Presiden terpilih, khususnya proyek-proyek perijinan dan pembangunan. (banyak kasus yang terjerat oleh KPK di sektor Proyek perijinan dan pembangunan);

Belum lagi kepentingan politik luar negeri, kepentingan ekonomi luar negeri dan lain sebagainya. Indonesia membutuhkan Presiden berikutnya setelah 2024 selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo.

Tapi di antara 01 dan 02 tersebut, masyarakat pasti punya penilaian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Penulis berpendapat bahwa dari perbedaan itulah kita bisa banyak belajar untuk memilah mana hal positif, negatif, bukan hoax dan sejenisnya. Ruang untuk memilih dan menentukan Kepala Pemerintahan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU), dan kita tunggu pengumuman hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Teori Machiavelli itu bisa merusak nilai-nilai persatuan. Penulis menambahkan agar mengedepankan nilai-nilai persatuan di dalam keberagaman, sebagaimana dikutip dari pendapatnya Prof Rambe yaitu 01+02= 03 yaitu Persatuan Indonesia sila ketiga dari Pancasila.

Pancasila atau dalam istilah bahasa Jerman staatsfundamental norm yaitu teori yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky ahli hukum berkebangsaan Jerman yaitu sebagai pondasi atau kaidah negara yang fundamental atau norma fundamental negara.

Maka jelas Pancasila sebagai norma fundamental negara Indonesia, khususnya sila ketiga menjadi perekat persatuan dalam menyikapi PEMILU PILPRES 2019.

Semoga Indonesia ke depan banyak melahirkan Pemimpin-Pemimpin yang berkarakter berani dan bersih, mencerminkan merah putih bendera Indonesia dan berupaya secara sungguh-sungguh untuk membangun Indonesia berdasarkan Pancasila.

Penulis: Dede Kurniawan, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Untirta)
Editor: Thoby/BU

Write A Comment