Bidikutama.com – Korea Selatan menjadi sorotan dunia setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Desember 2024, langkah pertama sejak 1980. Keputusan ini memicu kekhawatiran publik terhadap kembalinya otoritarianisme, meskipun parlemen segera mencabutnya. Jumat (6/12)
Insiden ini mengingatkan pada sejarah kelam 1980, ketika Chun Doo-hwan, seorang jenderal militer, mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer pada 12 Desember 1979, setelah peristiwa pembunuhan Presiden Park Chung Hee. Chun memberlakukan darurat militer penuh untuk menindas oposisi dan mengontrol situasi politik.
Puncaknya adalah Pemberontakan Gwangju (18-27 Mei 1980), di mana rakyat menuntut demokrasi. Aksi tersebut ditanggapi dengan kekerasan oleh militer, mengakibatkan ratusan hingga ribuan orang tewas atau terluka, dan menjadi titik balik perjuangan rakyat Korea Selatan dalam menuju demokrasi, seperti dilaporkan oleh Britannica.
Setelah berakhirnya kekuasaan Chun pada 1988, tekanan masyarakat sipil dan gerakan pro-demokrasi akhirnya menghasilkan transisi menuju pemerintahan demokratis. Chun kemudian diadili pada 1995 atas perannya dalam kudeta dan pemberontakan tersebut.
Meskipun situasi saat ini tidak berujung pada kekerasan, kekhawatiran akan kemunduran demokrasi tetap menjadi sorotan. Para pengamat menekankan pentingnya menjaga keterlibatan publik dan transparansi dalam pemerintahan untuk mencegah kembalinya otoritarianisme.
Peristiwa ini mengingatkan kita pada kata-kata Plato: “Kekuasaan mutlak tanpa kontrol adalah benih kehancuran, karena keadilan adalah tatanan terbaik dalam sebuah komunitas.” Sejarah manusia menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak seringkali berujung pada perpecahan, kekacauan, dan pemberontakan, sebagaimana diungkapkan oleh Jean-Jacques Rousseau: “Kebebasan tidak dapat diwariskan, tetapi harus diperjuangkan di setiap generasi.”
Penulis : Rhamaditya/BU
Editor : Ardhilah/BU
