Bidikutama.com – Badan Persiapan Organisasi (BPO) Sekolah Gerakan Pemuda-Mahasiswa Indonesia (SGMI) membuat surat terbuka yang dialamatkan kepada Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatah Sulaiman. Di dalam surat terbuka tersebut juga terdapat lampiran berupa lembaran kritis yang berisikan kajian kebijakan Untirta dan problematikanya selama pandemi Covid-19. (24/6)
Koordinator BPO SGMI, Simon Impolana, menyebut ada 5 titik persoalan yang melatarbelakangi organisasinya di dalam membuat surat terbuka. Pertama, terkait dengan subsidi kuota sebesar Rp 50.000 berupa potongan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di semester depan yang tidak layak. Kemudian juga tidak adanya pemotongan UKT di semester ini dan di semester depan.
“Tidak adanya transparansi dana kampus dan tidak jelasnya pengalokasian dana kampus yang seharusnya bisa menjadi pengembalian UKT pada semester genap 2019/2020,” katanya dalam keterangan tertulis.
Sulitnya mahasiswa yang tinggal di daerah pelosok untuk mengakses sinyal dalam pembelajaran daring, ujar Simon, juga menjadi persoalan lainnya. Dirinya juga menjadikan respons pihak rektorat atas gerakan #untirtakokpelit menjadi titik persoalan.
“Respons pihak Rektorat Untirta yang seharusnya tidak membuat situasi semakin keruh atas gerakan tagar #untirtakokpelit, yang menjadi terkesan seolah mengancam dan mengkebiri ruang-ruang demokrasi,” lanjut Simon.
Simon menambahkan, berangkat dari adanya kelima titik persoalan tersebut, didapatilah sebanyak 8 tuntutan yang disuarakan oleh BPO SGMI, yakni sebagai berikut:
- Berikan subsidi kuota yang layak selama masa pandemi hingga kuliah kembali normal, dan libatkan mahasiswa dalam perumusan kebijakan;
- Berikan potongan UKT sebesar 75% atau seminimalnya 50% pada semester genap 2020, semester ganjil 2020, dan hingga kuliah kembali normal;
- Berikan transparansi anggaran arus keuangan kampus Untirta;
- Jamin dan penuhi segala hak dan kebutuhan seluruh pekerja kampus (satpam, tenaga kebersihan, dan lain-lain) selama pandemi Covid-19 berlangsung;
- Evaluasi dan perbaiki seluruh kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar selama kuliah daring berlangsung, agar berjalan efektif dan efisien;
- Jamin dan pastikan baik mahasiswa lama dan mahasiswa baru agar jangan sampai tidak dapat melakukan atau melanjutkan perkuliahan, yang dikarenakan ketidakmampuan dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19;
- Mengecam keras segala bentuk tindakan ancaman, pembungkaman terhadap ruang-ruang demokrasi, dan lain-lain terhadap mahasiswa di lingkungan kampus Untirta; dan
- Wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada kepentingan rakyat.
Secara terpisah, Sekretaris Koordinator BPO SGMI, Diki Abdillah, berharap Fatah tak hanya tinggal diam saja pasca adanya surat terbuka yang dialamatkan kepada dirinya. Menurut Diki, Fatah seharusnya berpikir bahwa selama ini mahasiswa dirugikan oleh karena UKT yang telah dibayar tidak sebanding dengan pembelajaran daring yang efektif.
Selain itu, tambah Diki, subsidi kuota untuk menunjang pembelajaran daring pun tidak ada kejelasannya. “Terlebih tidak adanya kejelasan terhadap subsidi kuota atau jaringan internet untuk menunjang pembelajaran daring atau online itu sendiri,” imbuhnya kepada Tim Bidik Utama, Rabu (24/6) pagi.
“Dan saya harap juga Rektor dalam membuat kebijakan dalam kampus itu melibatkan para mahasiswanya, agar mereka tahu bagaimana yang terjadi di para mahasiswanya, dan jangan sampai ada mahasiswa tidak dapat melakukan atau melanjutkan perkuliahan yang dikarenakan ketidakmampuan dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” tutup Diki.
Adapun untuk surat terbuka serta lembaran kritis yang berisikan kajian kebijakan Untirta dan problematikanya selama pandemi Covid-19 dari BPO SGMI dapat diunduh melalui tautan .
Penulis : Thoby/BU
Editor : Rara/BU
