Bidikutama.com – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menuntut adanya revisi kebijakan halu Rektor terkait subsidi kuliah dalam jaringan (daring) yang dirasa memberatkan mahasiswa, Kamis (16/4). Sedangkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Untirta baru mengeluarkan pernyataan sikap dan menjelaskan problematika kebijakan Rektor tersebut. (17/4)
Tuntutan yang disuarakan KBM FKIP dituangkan ke dalam 3 poin, yakni (1) mahasiswa tidak dilibatkan dalam penyusunan draf kebijakan subsidi, dibuktikan dengan SK Rektor pada 7 April 2020; (2) pengeluaran biaya kuliah daring sangat menguras biaya dan tidak setimpal dengan subsidi yang diberikan Rektorat sebesar Rp 50.000 per bulan; dan (3) kebijakan sama sekali tidak memberikan dampak kepada mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tugas akhir.
Ketua BEM FKIP, Tubagus Hidayatullah, mengatakan pihaknya sangat keberatan atas kebijakan subsidi oleh karena pengambilan kebijakan tersebut tidak melibatkan mahasiswa.
“Terkait tanggapan dari kebijakan subsidi daring yang diberikan Rektorat, dari BEM FKIP sendiri itu sangat keberatan, karena satu, kita mahasiswa selalu tidak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan draf kebijakan yang dibuat oleh Rektor Untirta, itu terbukti dengan dibuatnya draf pada tanggal 7 April, padahal kita saja baru bisa ngobrol (ke pihak Rektorat) itu via Zoom baru kemarin (Senin -red), itupun belum keputusan final,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa TB ini juga menuturkan bahwa SK Rektor tidak berdampak pada mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tugas akhir.
“Lalu yang kedua, keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh Rektorat itu dianggap tidak sama sekali memberikan dampak pada mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tugas akhir, dan KBM FKIP sama-sama menuntut agar Rektor Untirta untuk merevisi draf kebijakan yang telah dikeluarkan oleh rektorat,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKIP, Khusnun A’nillah, mengatakan ada beberapa hal yang tidak disepakati oleh mahasiswa, seperti fasilitas kampus yang kurang memadai dan subsidi yang tidak optimal.
“Setelah BEM KBM FKIP koordinasi, ada beberapa hasil yang telah diperbincangkan bersama untuk membedah SK dan mencari solusinya. Beberapa hal yang kurang disepakati oleh teman-teman yaitu fasilitas dari pihak kampus yang kurang memadai, karena dirasa subsidi yang diberikan tidak optimal sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa,” tandasnya.
Dirinya juga menyebut adanya kekecewaan dari KBM FKIP karena pihak Rektorat tidak melibatkan mahasiswa dalam penyusunan kebijakan. “Dan juga ada kekecewaan karena pihak Rektorat tidak melibatkan penyusunan draft subsidi,” tuturnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Bidik Utama belum mendapat keterangan apapun dari Ibnu Alhudri dan Belma Dwi Anggini selaku pimpinan BEM KBM.
Reporter: Haerul/BU
Penulis: Mira/BU
Editor: Rara/BU
