Bidikutama.com – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) kembali melaksanakan Diskusi Senja di Untirta, Selasa (22/9). Edisi ke-5 kali ini membawakan tema “Mata Pelajaran Sejarah di Persimpangan Jalan”.
Kali ini juga, diskusi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, karena Kota Serang masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Diskusi menghadirkan Sejarawan dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Historia.id, Bonnie Triyana; Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Banten, Abdul Somad; dan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Maman Fathurrohman.
Bonnie menyatakan, mata pelajaran (mapel) Sejarah tidak boleh dihapuskan. Lebih lanjut, dirinya justru menitikberatkan pada relevansi pembelajaran Sejarah di sekolah.
Misalnya, penting diadakannya pembuatan modul Sejarah berdasarkan peminatan studi. Salah satunya seperti pada jurusan SMK Teknik Mesin, banyak mempelajari tentang sejarah permesinan.
“Pelajaran Sejarah tidak boleh dihapus karena pelajaran Sejarah tujuan utamanya adalah mempelajari metode berpikir kritis, memiliki kemampuan logis, rasional, dan kritis,” kata Bonnie.
“Selain itu, sudah lama saya juga mengingatkan bahwa mata pelajaran Sejarah harus relevan dengan peminatan siswa. Misalnya, kalau dia sekolahnya di jurusan SMK Teknik Mesin, mana mungkin mempelajari tentang sejarah pemilu,” lanjutnya.
Bonnie menambahkan, mapel Sejarah penting untuk dipelajari, bahkan tiap waktu, karena hal itu bisa relevan untuk karir dari seorang siswa di masa yang akan datang.
Sebagaimana jargon Historia.id, masa lalu selalu aktual. Selain itu, menurutnya, mapel Sejarah juga tam hanya sebatas pada ruang kelas saja, melainkan juga harus ada di ruang publik. Contohnya, seperti Museum Multatuli yang ada di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.
Senada dengan Bonnie, Somad mengungkapkan, AGSI Provinsi Banten jelas keberatan jika mapel Sejarah dihapuskan dari sekolah.
“Ini bukan semata protes, artinya kita juga berusaha untuk guru Sejarah agar kreatif dan inovatif juga. Kami mengetahui soal ini (penghapusan mata pelajaran sejarah -red), terkait penyederhanaan kurikulum yang masih berupa draf, tetapi kami juga harus melakukan tindakan preventif,” ungkapnya.
“Pemerintah menjamin tetap ada mata pelajaran Sejarah dan kami ingin meyakinkan juga bahwa mata pelajaran Sejarah ini wajib juga di SMA atau SMK, dan bukan hanya bagian dari mata pelajaran IPS saja,” sambung Somad.
“Kami siap mediasi soal kurikulum. Menurut Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya kira itu kesimpulan dari apa yang terjadi belakangan ini, mudah-mudahan menjadi klarifikasi dan bisa kita perjuangkan,” tutupnya.
Sementara itu, Maman mengatakan, penghapusan mapel Sejarah adalah salah satu materi internal di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud, yang akhirnya tersebar ke masyarakat.
Menurutnya, penghapusan tersebut baru sebatas draf dan masih perlu kajian yang mendalam dan melibatkan banyak pihak.
“Mudah-mudahan segala sesuatu (terkait kurikulum) bisa berkembang lancar, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa berkelanjutan. Jangan khawatir (soal wacana penghapusan mapel Sejarah), karena ini sudah dikonfirmasi oleh mas menteri (Nadiem Makarim -red),” tegas Maman.
Penulis : Rara/BU
Editor : Thoby/BU
