kloBidikutama.com — Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), total belanja negara tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp3.842,7 triliun. Anggaran tersebut bermula dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.149,7 triliun dan distribusikan ke daerah senilai Rp 692,9 triliun.
Pemerintah memprioritaskan sejumlah program utama yang memakan biaya diantaranya:
•Makan bergizi gratis senilai Rp 335 triliun
•Subsidi energi senilai Rp 381,3 triliun
•Ketahanan energi senilaiRp 402,4 triliun
•Serta ketahanan pangan Rp 164,7 triliun
Empat sektor tersebut menyerap total anggaran sekitar Rp 1. 238,4 triliun.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperkirakan sekitar Rp 183,4 triliun. Angka tersebut dinilai cukup untuk mewujudkan sekolah gratis, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Secara fiskal, negara memang memiliki kapasitas untuk menjalankan kebijakan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pendidikan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai prioritas. Realisasi anggaran pendidikan kerap berada di bawah ketentuan wajib 20 persen APBN dan sering hanya berkisar 15 -17 % dari total belanja negara.
Kondisi ini berdampak pada ketimpangan layanan pendidikan. Infrastruktur belum merata, distribusi guru masih dinilai timpang, serta kualitas pendidikan belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut menunjukkan perlunya komitmen kebijakan dan anggaran yang lebih konsisten terhadap sektor pendidikan dasar.
Masalah lain terlihat dari struktur belanja negara yang menunjukkan kesenjangan antara anggaran pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 3.149,7 triliun, sedangkan transfer ke daerah hanya Rp 692,9 triliun.
Padahal, sebagian besar pelayanan publik seperti pendidikan dasar, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Ketimpangan tersebut menciptakan paradoks desentralisasi fiskal, di mana daerah memikul tanggung jawab besar tanpa dukungan berupa anggaran yang layak.
Akibatnya, banyak daerah bergantung pada dana pusat dan menghadapi ruang fiskal yang sempit. Kebutuhan dasar seperti sekolah gratis, kesejahteraan guru, serta perbaikan infrastruktur pendidikan sulit terpenuhi secara optimal.
Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini bertujuan menutup kekurangan tenaga ASN di daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, beban gaji PPPK sebagian besar dibebankan pada APBD, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas. Di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Banten, belanja pegawai
meningkat tajam dan mempersempit ruang anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia.
Kondisi ini menunjukkan ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan skema pembiayaan daerah. Tanggung jawab pelayanan publik diberikan kepada daerah, tetapi dukungan fiskal tidak seimbang, sehingga tujuan pemerataan pembangunan berisiko tidak. tercapai.
Paradoks ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan bukan semata soal kemampuan anggaran nasional, melainkan soal prioritas dan distribusi fiskal. Pendidikan gratis nyatanya bukanlah hal yang mustahil, melainkan pilihan kebijakan keberpihakan nyata.
Penulis: Muhammad Oriza Sativa/Wakil Presiden Mahasiswa Untirta 2026
Editor: Rhamaditya/BU
