Bidikutama.com – Dewan Perwakilan mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) telah menggelar acara Pelatihan Legislatif. Namun, dalam kegiatan tersebut, muncul pernyataan terkait isu Pemilihan Umum (Pemilu) yang diposting instagram @untirta_official . Hal ini pun dibantah oleh pihak DPM FKIP melalui postingannya di instagram. (9/2)
Ketua DPM FKIP Untirta, Muhammad Akmaludin, menyatakan bahwa kegiatan Pelatihan Legislatif ini telah dinodai oleh kepentingan segelintir kelompok yang tidak bertanggung jawab.
“Dengan jelas telah dinodai oleh kepentingan segelintir kelompok yang tidak bertanggungjawab. Pada dasarnya, maksud dan tujuan diadakannya Pelatihan Legislatif ini untuk membentuk dan meningkatkan pengetahuan KBM FKIP Untirta terkait Peran dan Fungsi DPM KBM FKIP Untirta sebagai lembaga legislatif di lingkungan kampus,” ujar Akmal.
Akmal juga merespons dengan menyebutnya sebagai klaim sepihak yang mengatasnamakan mahasiswa FKIP Untirta dalam forum kaderisasi, yaitu Pelatihan Legislatif. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan bahwa DPM FKIP tidak terlibat dalam Pemilu 2024.
“Sehingga saya Muhammad Akmaludin selaku Ketua DPM KBM FKIP Untirta 2024 menyatakan dengan tegas bahwa kami, sebagai lembaga legislatif di FKIP Untirta, tidak memiliki keterlibatan terkait Pemilu 2024. Selain itu berita dengan tagline ‘Mahasiswa FKIP Untirta Siap Kawal Pemilu 2024 agar Luber Jurdil’ yang dikeluarkan oleh akun instagram @untirta_official merupakan klaim sepihak yang mengatasnamakan mahasiswa FKIP Untirta di forum kaderisasi: Pelatihan Legislatif 2024,” ungkapnya.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, & Kerja Sama FKIP Untirta, Abdul Fatah, merespons hal ini dengan mengatakan bahwa dalam situasi Pemilu saat ini, mahasiswa sebagai kekuatan moral memiliki komitmen untuk mengawal pemilu agar luber dan jurdil, serta sesuai dengan konstitusi.
“Saya diminta untuk memberikan sambutan, dan dalam sambutan tersebut, saya menyampaikan bahwa mahasiswa, sebagai kekuatan moral, memiliki komitmen untuk mengawal pemilu agar transparan dan sesuai dengan konstitusi. Jika DPM FKIP merasa statement saya keliru, seharusnya saya tidak perlu diundang. Pemberitaan yang beredar adalah tentang statement saya dalam sambutan, bukan tentang Pelatihan Legislatif, dan saya tidak keberatan diberitakan seperti itu,” ungkapnya.
Fatah juga menegaskan bahwa apa yang disampaikannya adalah haknya.
“DPM merilis press release dengan pendapat yang berbeda, tetapi saya menegaskan bahwa itu hak saya. Pernyataan tersebut bukan bagian dari kegiatan pelatihan legislatif. Ini mencerminkan kualitas seseorang, jika aktivis tidak peduli terhadap pemilu, itu terserah mereka. Walaupun saya merasa sedih, saya tidak mempermasalahkannya, karena itu hak saya,” ujar Fatah.
Reporter: Dinar/BU
Penulis: Alvina/BU
Editor: Adzika/BU
