Bidikutama.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta menggelar aksi mimbar bebas di depan Gedung A Untirta, Senin (13/10).
Aksi ini dilakukan sebagai wujud penolakan atas pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada di DPR RI, yang nantinya akan memberlakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat DPRD.
Selain menggelar aksi, mahasiswa juga menggalang tanda tangan dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa. Pengumpulan KTP tersebut dilakukan sebagai wujud penolakan atas pengesahan RUU Pilkada di DPR yang akan diberlakukan.
“Tujuan aksi ini menggalang mahasiswa Untirta untuk tahu bahwasannya RUU pilkada ini memang mencederai demokrasi yang ada di Indonesia, artinya ketika kita mendukung Undang undang pilkada yang diajukan DPR ini jelas akan merampas hak politik dari rakyat,” Ujar Ridwan Hapipi kordinatoor aksi.
Menurutnya aksi pengumpulan KTP ini sebagai upaya menghimpun suara mahasiswa guna diajukan sebagai uji materi terhadap RUU Pilkada di Tingkat Mahkamah Konstitusi karena dinilai merugikan suara rakyat.
“Penggalangan foto kopi KTP, tanda tangan, dan cap jari sebagai bentuk kita menolak RUU Pilkada tidak langsung ini, selain itu kita punya hastagh #WeStillWantToVote artinya kami masih ingin memilih,” ucapnya.
Lanjut Hapipi, ”Kita tidak ada target yang jelas foto kopi ini akan kita serahkan Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) untuk nanti dijadikan bentuk dukungan untuk meninjau kembali RUU pilkada yang akan dilakukan oleh presiden terpilih nanti,” tuturnya.
Hapipi juga menegaskan, pihaknya akan bergabung dengan Gerakan Rakyat Berdaulat yang dimotori oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia, dimana aliansi tersebut adalah gabungan dari organisasi mahasiswa Se-Jabodetabek dan Banten untuk melakukan aksi pada tanggal 20 Oktober.
“Aksi tersebut dilaksanakan tepat dengan momentum dimana Presiden terpilih Jokowi-JK dilantik. Agar mereka dapat mengetahui tuntutan kita terhadap RUU pilkada ini. Aksi ini akan dilaksanakan di depan gedung DPR-RI,” ungkapnya.(Rizhar/BU)
