Bidikutama.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyikapi kondisi Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini, khususnya terkait Deklarasi yang dilakukan oleh Kampus Untirta. Deklarasi tersebut tampaknya hanya sebagai formalitas semata dan terkesan normatif di era Kepemimpinan Presiden Jokowi yang jelas mengalami penurunan. (10/2)
Presiden Mahasiswa (Presma) BEM KBM Untirta, Gymnastiar, memberikan tanggapan terhadap kondisi nasional pemilu saat ini dan menyoroti banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang dianggapnya sebagai penyakit dalam demokrasi saat ini.
“Menyikapi kondisi nasional khususnya Pemilu, kita saksikan bersama ya kebusukan-kebusukan yang ada dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi di intervensi untuk memaksakan kepentingan keluarga, ini udah jelas yang menyebabkan adanya penyakit dalam demokrasi ini, artinya apa kualitas demokrasi di era kepemimpinan pak Jokowi jelas menurun,” ujar Gymnastiar.
Gymnastiar juga merespons deklarasi yang diadakan oleh Untirta, terlihat hanya sebagai formalitas belaka, tanpa adanya ketegasan dalam isi deklarasi tersebut.
“Menyikapi soal deklarasi yang dilakukan oleh kampus Untirta, itu memang kita melihat hanya sebatas formalitas saja atau Kesannya normatif tidak ada ketegasan dalam deklarasi tersebut, padahal Untirta itu banyak para akademisi yang cukup hebat, tapi kenapa dalam deklarasi tersebut malah tidak begitu mencerminkan kampus, analisis sangat kurang, kita lihat soal putusan MK, statement presiden soal keberpihakan itu tidak disikapi dengan jelas oleh Untirta,” ungkap Gymnastiar.
Gymnastiar menyampaikan pesan bahwa kampus tidak boleh dibungkam oleh kekuasaan manapun, dan berharap agar mahasiswa dapat aktif di berbagai lini, termasuk media, sebagai tempat untuk bersuara.
“Perlu di ingat kampus tidak boleh dibungkam oleh kekuasaan manapun, kampus harus jadi tempat kebebasan berpikir dan kampus harus menjadi menara api untuk menerangi masyarakat. Sebenarnya gini, posisinya BEM Untirta belum pelantikan, alhasil saya belum bisa mengkoordinir gerakan tersebut, maka dari itu bukan dalam arti tidak ada gerakan, justru saya ingin mahasiswa Untirta bergerak di lini manapun. Bergerak misal di media, seperti di Instagram dll, itupun bisa dijadikan wadah untuk kita bersuara,” pungkasnya.
Wakil Ketua BEM KBM Untirta, Devi, juga menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa sikap Presiden Jokowi yang terlihat mendukung salah satu paslon merupakan kegagalan dalam etika politik.
“Secara aturan hukum memang tidak ada satu aturan pun yang di langgar, baik dari UUD maupun undang – undang pemilu, namun sikap jokowi yang secara terang-terangan memperlihatkan keberpihakannya pada salah satu paslon ini merupakan salah satu kegagalan dalam etika politik dan hal ini juga bertentangan dengan apa yang sebelumnya beliau tegaskan tentang menjaga netralitas pejabat publik. Menurut saya seharusnya pemerintahan pak Jokowi dapat fokus kepada tupoksi kerja mereka saja di akhir periode kepengurusan ini bukan justru memanfaatkan jabatannya sebagai alat kampanye,” ujar Devi.
Reporter: Dinar/BU
Penulis: Alvina/BU
Editor: Annisa/BU
