Bidikutama.com – Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar aksi unjuk rasa dengan tema “Tolak RUU Bermasalah, Supremasi Sipil Sekarang Juga” pada Senin (28/4) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Serang, Banten. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai bermasalah serta kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat sipil. Rabu (30/4)
Muhamad Ferdansyah Putra, Presiden Mahasiswa (Presma) Untirta, menyampaikan bahwa latar belakang aksi ini merupakan akumulasi dari kebijakan yang merugikan publik, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran, dan pembahasan sejumlah RUU kontroversial.
“Kami resah atas kebijakan PNN 12% dan Inpres efisiensi anggaran yang berdampak pada pendidikan dan kesehatan. Kami menolak RUU Polri, Kejaksaan, dan KUHP karena tumpang tindih kewenangan, serta menuntut pencabutan UU TNI karena mengancam supremasi sipil,” ucap Ferdan.
Ferdan juga menyampaikan bahwa jika tuntutan pada aksi ini tidak terpenuhi, akan dilakukan aksi yang lebih besar dengan massa yang lebih banyak.
“Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan kami dipenuhi,” ucap Ferdan.
Jacqueline, mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan, menyampaikan alasannya mengikuti aksi karena merasa demokrasi Indonesia sedang terancam. Ia mengkritik kebijakan RUU militer yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip sipil.
“Seharusnya masyarakat yang menguasai negara, bukan militer. Aksi ini penting untuk mendobrak kepercayaan publik terhadap pemerintah yang makin menurun,” ujar Jachqueline
Sementara itu, Mujadida, mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan, menyampaikan mengenai pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Ia menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dianggap memberatkan mahasiswa dan pihak kampus.
“Sebagai mahasiswa, kami harus mengawal isu-isu kebijakan yang berdampak pada rakyat. Pemerintah harus lebih transparan dan berpihak pada kepentingan publik,” ucap Mujadida.
Mujadida juga berharap agar pemerintah lebih serius dalam memberikan dukungan bagi sektor pendidikan dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.
“Seharusnya pendidikan diprioritaskan, bukan sekadar membuat video klip soal bonus demografi,” ucap Mujadida.
Reporter : Nana, Rida, Dini/BU
Penulis : Chika/BU
Editor: Raffa/BU
