Bidikutama.com – Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang digagas oleh Anies Baswedan, saat ini menjadi sorotan karena menghadapi ancaman pemutusan. Mahasiswa menuntut transparansi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait desil, yang merupakan kelompok per-sepuluhan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. KJMU sendiri merupakan program bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah terdaftar di DTKS. (6/3)
Bagian Kemahasiswaan Untirta, Yayan, merasa kecewa karena adanya ketidaksesuaian dalam sistem DTKS terkait validitas mahasiswa, yang mencakup mahasiswa yang dianggap valid dan tidak valid.
“Kecewa karena banyak mahasiswa untirta yang sebelumnya menerima beasiswa ini namun kali ini datanya tidak valid, malah ada yang dtks nya valid, data nya valid namun jika dilihat dari kalangan yang mampu sedangkan banyak yang tergolong lebih layak menerimanya malah tidak valid datanya,” ungkap Yayan.
Yayan juga mengatakan bahwa tindak lanjut dari kejadian ini pihak kampus mencoba untuk mengkoordinasikan dengan KJMU.
“Dari pihak kampus hanya memberi data yang diberikan oleh KJMU namun sebisa mungkin mengkoordinasikannya dengan KJMU agar jelas kenapa terjadi hal tersebut,” jelas Yayan.
Ketua KJMU Untirta, Muhammad Rafli Nurdianto, juga menanggapi permasalahan ini dengan menyatakan bahwa kendala pada Beasiswa KJMU muncul sejak PJ Gubernur, Heru Budi, menjabat dan mengeluarkan banyak data dari web dinas yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saat ini, kampus di sekitar Jabodetabek sedang melakukan konsolidasi untuk menemukan solusi dan jawaban terkait hal ini.
“Permasalahan di KJMU ini tidak diusulkan oleh Anies, karena beliau tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan-kebijakan seperti ini muncul sejak PJ Gubernur Heru Budi Hartono menjabat. Meskipun kejadian ini dapat memastikan sasaran KJMU lebih tepat, disayangkan bahwa banyak data di web dinas tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya DTKS di kelurahan dengan desil 4 masih dapat KJMU, tetapi data di web dinas menunjukkan desilnya 6 atau 7,” ujar Rafli.
Rafli juga menambahkan bahwa semua koordinator KJMU sedang melakukan konsolidasi terkait permasalahan ini.
“Saat ini, semua koordinator KJMU dari kampus-kampus di sekitar Jabodetabek dan Banten sedang mengkonsolidasikan upaya mereka, dengan beberapa diantaranya mengarahkan pertanyaan-pertanyaan ke berbagai dinas untuk mencari solusi terkait permasalahan ini. Beberapa mahasiswa yang telah mencari jawaban dari dinas-dinas terkait malah dipindahkan ke dinas lain. Jika belum ditemukan solusi yang jelas, rencananya kami akan melakukan audiensi langsung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”
Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ragil mengungkapkan dampak yang dirasakan yaitu tidak ada pengarahan yang nyata.
“Kalau dari aku dampak yang dirasain tuh gada pengarahan yang nyata. Biasanya kita kalau daftar ulang dari pihak sekolah dulu kan, baru pihak kampus tinggal acc doang. sekarang melalui website dari dinasnya langsung, namun tidak ada pengarahan mengenai desil2 ini. Sebelumnya memang ada maksimal desilnya sampai 4. Nah itu ada yang desil nya tuh 6-7, yang sebenarnya mereka tuh ga layak untuk dapatin KJMU. Namun dalam posisi ini mereka kurang mampu dan layak mendapat KJMU, tapi mengapa dapatnya desil 7 gitu,” ungkap Ragil.
Reporter : Saeful/BU
Penulis : Rafiqa/BU
Editor : Alvina/BU
