Bidikutama.com – Terkait dengan surat terbuka Siti Alliah yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, pihak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengaku siap membantu apabila yang bersangkutan telah menghadap. (7/8)
Sebagaimana diketahui bersama, Siti Alliah, anak seorang petani karet di Pasaman Timur, Sumatera Barat telah menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang pada intinya berisi tentang harapannya mendapat bantuan biaya untuk membayar uang pangkal sebesar Rp 15 juta.
Siti Alliah ini harus membayar uang pangkal sebesar Rp 15 juta setelah ia dinyatakan diterima pada jurusan Teknik Elektro Untirta melalui jalur masuk Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi – Barat (SMMPTN-Barat).
Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan, Suherna mengatakan bahwa Alliah ataupun orangtuanya belum pernah datang ke Untirta untuk menghadap. “Belum (menghadap) sama sekali,” kata Suherna kepada tim Bidik Utama, Senin (5/8) pagi.
Ia pun menyayangkan sikap Alliah yang langsung bersurat kepada Presiden Joko Widodo, menurutnya sikap yang diambil oleh Alliah terlalu prematur.
“Disayangkan, harusnya komunikasi dulu ke Bagian Kemahasiswaan, konsultasi ke Rektor bahwa tidak mampu, tinggal membuat surat pernyataan dari orangtua,” tuturnya.
Suherna menambahkan, pihak Untirta siap membantu Alliah apabila yang bersangkutan hadir menghadap untuk menjelaskan kondisi-kondisi perekonomian yang ada.
“Sebenarnya kalau memang dia masuk dan tidak mampu bayar, itu bisa kita cover dengan cara bagaimana dia memberika informasi tentang kemampuannya, orangtuanya kerja di mana dan apa,” pungkasnya.
“Pengajuan dulu, jadi tidak tiba-tiba langsung ke Pak Jokowi. Nah, ini yang disayangkan, Untirta terbuka dan siap membantu,” katanya lagi.
Secara terpisah, Rafli Maulana selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Untirta menuturkan bahwa adanya kejadian ini merupakan tamparan keras kepada pihak kampus.
“Nah justru ini adalah tamparan besar bagi pihak kampus, karena sudah jelas ada mahasiswa baru yang mengirimkan surat, maka tandanya harus ada evaluasi di dalam kampus,” imbuhnya.
“Wajar ketika Alliah hari ini tidak bisa dipertemukan karena dari pihak Rektorat pun tanggapannya kurang mengenakan, artinya tidak ada titik solusi, yang ada hanya keringanan mencicil dua kali. Harusnya Alliah mendapatkan solusi berupa tidak perlu membayar SPIN,” keluh Rafli.
Sementara itu Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Elektro (HME), Rizky Maulana Thobari turut menyampaikan rasa kecewanya. “Saya sangat menyayangkan atas kondisi yang terjadi terhadap yang bersangkutan, umumnya untuk seluruh mahasiswa baru yang merasakan hal yang sama akibat dari kebijakan kampusnya yang belum berlandaskan prinsip kewajaran serta keadilan,” katanya.
“Saya beranggapan bahwa kebijakan Untirta yang kurang proporsional, dalam hal ini yaitu SPIN terkesan seperti upaya komersialisasi pendidikan dan kurang memerhatikan tingkat perekonomian mahasiswa,” ujar Rizky.
Reporter: Ubai/BU
Penulis: Thoby/BU
Editor: Hani/BU
