Bidikutama.com – Setelah mengelar aksi daerah pada Jumat (31/3) kemarin, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) turut bergabung dalam aksi nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis (6/4). (7/4).
Presiden Mahasiswa (Presma) Untirta, Ferdinan Algifari Putra menuturkan, selain menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), aksi ini juga mengusung tagar #SudahTidakPercaya untuk menujukkan bahwa pemerintah kini tidak dapat lagi dipercaya.
“Tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Mulai dari eksekutif, legislatif ataupun yudikatif hari ini di pemerintahan,” tegas Algi.
Massa aksi dihadiri oleh sejumlah universitas, seperti Untirta, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia (UI), dan lain-lain. Aksi digelar dari jam 3 petang, hingga jam 9 malam dan tidak mendapat tanggapan apapun dari pemerintah terkait, sehingga makin memupuk keresahan serta ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Tidak ada tanggapan ataupun feedback dari pihak DPR RI. Jadi, makanya sudah tidak ada lagi yang bisa kita percaya,” pungkas Algi.
Algi menjelaskan bahwa akan ada aksi lanjutan, baik daerah ataupun nasional dalam rangka menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Ia berharap, mahasiswa (Untirta) membuka mata atas keresahan yang terjadi di masyarakat, serta menjalankan peran dan fungsi mahasiswa, yaitu membawa perubahan.
“Kita harus sama-sama peduli akan adanya keresahan masyarakat kalangan menengah kebawah. Peduli akan hal tersebut agar marwah daripada mahasiswa yang ada pada diri kawan-kawan itu bisa sesuai sebagaimana fungsinya,” harap Algi, terkhusus kepada mahasiswa Untirta.
Salah satu mahasiswa Jurusan Manajemen Untirta, Daffa, menilai bahwa UU Ciptaker inkonstitusional dan dirancang dengan tidak teliti, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Melihat banyak permasalahan dan aspirasi masyarakat yang harus kita tuntaskan, aksi kemarin bukan awal dan akhir. Masih banyak permasalahan dan hak-hak masyarakat Indonesia yang harus kita perjuangkan,” tutur Daffa.
Perbedaan pendapat dari salah satu mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Untirta, Dana. Ia menanggapi bahwa aksi nasional yang digelar kemarin adalah langkah yang kurang tepat. Pasalnya, beberapa minggu ini adalah waktu dimana melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS), tetapi sebagian mahasiswa terkesan menyampingkan tujuan utama dari kuliah. Ia berharap (mahasiswa yang turut dalam aksi) dapat memilah mana yang seharusnya menjadi prioritas utama.
“Kalau dibilang turun ke jalan adalah bentuk dari proses belajar, gua setuju. Tapi, tolong yang kewajiban diprioritaskan,” pesannya.
Reporter : Annisa M/BU
Penulis : Aya, Alvina/BU
Editor : Aleda/BU
