Bidikutama.com — Dalam beberapa hari terakhir menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menimbulkan kontroversi dengan menyatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk berkampanye. Civitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi ikut mengkritik sikap politik Presiden Jokowi. Namun hingga saat ini, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) belum mengambil sikap seperti kampus lain. (3/2)
Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Agus Sjafari, menyampaikan bahwa hingga saat ini, pihak kampus belum menginisiasi gerakan untuk menyuarakan pendapat atau mengangkat isu seperti yang telah dilakukan oleh civitas akademika dari kampus lain.
“Belum,” ungkap Agus.
Hal ini sejalan seperti yang disampaikan Angga Aditya Pratama, Sub Koordinator Kelompok JF Humas dan Protokol, yang menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk turut andil dalam menanggapi isu ini, karena mereka belum menerima arahan dari pimpinan kampus untuk merespons isu yang kerap hangat diperbincangkan baru-baru ini.
“Kalau kami mengikuti arahan pimpinan, dan sejauh ini belum ada arahan ke hal tersebut,” jelas Angga.
Ricci, mahasiswa Fakultas Hukum Untirta, menanggapi bahwa kampus seharusnya tidak hanya menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa, melainkan juga memberikan contoh yang baik.
“Tentu sangat disayangkan ketika Untirta tidak mau memberikan pernyataan sikap mengenai kondisi demokrasi yang hari ini penuh dengan problematika. Seyogyanya kampus tidak hanya sebagai tempat untuk mendidik generasi masa depan, tetapi kampus juga harus berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia terlebih kampus di isi oleh para akademisi dan mahasiswa. Kampus juga harus mendorong mahasiswa nya untuk ikut aktif dalam mengkritisi kondisi demokrasi di Indonesia, tentu hal ini sejalan dengan peran dan fungsi mahasiswa sebagai agent of control yaitu terlibat aktif dalam mengontrol kebijakan publik serta dapat berfikir kritis dan responsif dalam sytem perpolitikan Indonesia guna mencapai pemilu yang damai, berintegritas, adil dan transparan,” ungkap Ricci.
Pramudya Pranata, bagian dari Kajian Aksi Strategi (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Untirta, ikut menyampaikan kekecewaannya dan berharap agar pihak kampus lebih menyadari kondisi demokrasi negara kita yang memprihatinkan ini.
“Karena melihat era kepemimpinan jokowi ini memprihatinkan apalagi di masa akhir jabatan nya, harusnya pihak kampus lebih cepat sadar akan hal yg dilakukan agar mendorong mahasiswa nya lebih peduli mengenai kondisi demokrasi saat ini,” ungkap Pramudya.
Reporter: Natasya/BU
Penulis: Natasya/BU
Editor: Renal/BU
