Bidikutama.com – Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Senin (4/5). Aksi tersebut menyuarakan persoalan ketimpangan pendidikan hingga isu pembangunan yang dinilai belum terselesaikan hingga kini. Selasa (5/5)
Aksi ini bertajuk “Pendidikan Hancur, Rakyat Menganggur, Banten Harus Jujur.” Tema tersebut berangkat dari kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan serta arah pembangunan di Banten sebagai contoh Banten Utara dan Banten Selatan dinilai sangat timpang.
Perwakilan dari BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untirta, mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah masih belum memadai, bahkan belum memenuhi standar dasar kegiatan belajar mengajar.
“Pembangunan pendidikan di Banten masih belum merata. Sarana dan prasarana masih kurang memadai, bahkan belum memenuhi standar sekolah yang layak,” ujarnya.
Ia juga menambahkan edukasi dan advokasi tetap diupayakan tersebar di masyarakat agar masyarakat Banten lebih peduli terhadap kondisi daerahnya.
“Tentunya kami terus bersuara, menyebar edukasi dan advokasi kepada masyarakat agar lebih aware terhadap kondisi daerah,” tambahnya.
Selain sektor pendidikan, mahasiswa juga menyoroti arah pembangunan daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Proyek PIK (Pantai Indah Kapuk) 2 di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu fokus kritik dalam aksi tersebut.
Mahasiswa dari Universitas Tangerang Raya, Galih Raka Ridatin, menyebutkan proyek tersebut sebagai simbol ketimpangan sosial karena manfaat ekonominya dinilai tidak dirasakan secara merata.
“PIK 2 menjadi simbol ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, melainkan hanya oleh kelompok tertentu,” tutur Galih.
Ia juga menambahkan bahwa berbagai polemik terkait proyek tersebut, mulai dari persoalan perizinan hingga dugaan adanya kepentingan tertentu, semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan.
“Sangat-sangat melenceng daripada tugas awal karena mang isu PIK 2 ini sangat sensitif. Awalnya pagar laut tidak berizin ketika diselidiki, tetapi ternyata punya izin dan pemerintahan sebelumnya yang mengizinkan, dioperalis kepada pemerintahan berikutnya,” tambahnya.
Di sisi lain, mahasiswa turut menyoroti kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang dinilai masih jauh dari layak. Rendahnya gaji dianggap tidak sebanding dengan beban kerja serta peran strategis mereka dalam dunia pendidikan.
“Gaji guru honorer masih sangat rendah. Jika dibandingkan dengan program lain, perbedaannya sangat jauh,” ungkap Galih.
Dalam aksi tersebut, Galih juga mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Mereka menilai hal ini tidak terlepas dari sistem birokrasi yang dinilai berbelit dan tidak berpihak.
“Birokrasi yang panjang dan hirarki yang rumit membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan baik, apalagi jika diisi oleh pihak yang tidak berpihak kepada masyarakat,” ujar Galih.
Reporter: Ahmad/BU, Moreno/BU, Rafi/BU
Penulis: Malika Janur Kuning/BU
Editor: Aqila/BU
