Bidikutama.com – Anita Jacoba Gah meminta pimpinan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemeriksaan Keuangan (KPK) untuk memeriksa kondisi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), termasuk persoalan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilainya banyak dan merusak. Sabtu (8/6)
Anita juga menekankan pentingnya pemeriksaan anggaran tahun 2021-2023 serta menolak penambahan anggaran di Kemendikbudristek karena adanya dugaan korupsi yang merugikan rakyat.
Jangankan negara, kalau soal pendidikan, dari lingkup paling bawah pun sudah banyak korupsinya. Faktanya di lapangan, berapa banyak sekolah yang meng-uangkan segalanya. Bahkan hal-hal yang sudah ada anggarannya pun masih bisa dicari celah untuk diuangkan.
“Saya minta Ibu, Bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK. Periksa apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana BOS, banyak, hancur ini. Tolong Ibu saya minta, Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah, Pak menteri, untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan,” ungkapnya.
Misal, tidak diterima masuk di sekolah negeri, lalu titip pelicin ke sana sini. Siswa swadaya dana untuk operasional sekolah, PIP diprioritaskan untuk kerabat terdekat, bukan yang membutuhkan, pembelian dan pengeluaran di mark up. Dan masih banyak kebobrokan lainnya kalau digali lebih dalam.
Miris, pendidikan yang harusnya bisa jadi perisai malah jadi senjata makan Tuan. Berbicara tentang Pendidikan dan anggaran, rasanya apa yang sudah dianggarkan seharusnya cukup untuk menjadikan pendidikan kita berkualitas. Tapi, kemana larinya keharusan-keharusan itu sampai persoalan ini menjadi bola liar yang tak bisa dijinakkan?
Penulis : Annisa Iktamiyah/Mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta
Editor : Ardhilah/BU
